Sinkronisasi Informasi: Pemprov Sumut Perkuat Transparansi dan Kolaborasi Demi Masyarakat
Tebingtinggi Cerita– Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengambil langkah strategis dengan menyelaraskan seluruh arus informasi publik. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, secara langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Arah Kebijakan Penyebaran Informasi Program Kegiatan di Lingkungan Pemprov Sumut.
Rakor yang berlangsung pada Jumat (19/9/2025) di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Medan, ini dihadiri oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik secara daring maupun luring. Kegiatan ini menandai komitmen kuat pemerintah untuk tidak hanya bekerja secara nyata tetapi juga mengkomunikasikan setiap capaian dan progres tersebut kepada masyarakat secara efektif dan terkoordinir.
Transparansi sebagai Pondasi Kepercayaan Publik
Dalam sambutannya, Sekdaprov Togap Simangunsong menekankan bahwa koordinasi dan sinkronisasi penyebaran informasi bukan sekadar urusan publikasi, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan publik.
“Koordinasi dan sinkronisasi penyebaran informasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dapat dipercaya oleh publik. Serta mendukung pelaksanaan, visi dan misi Pemprov Sumut,” ujar Togap.
Ia menjelaskan, dalam era digital dimana informasi menyebar dengan cepat, ketidakpastian dan informasi yang tidak terkoordinasi justru dapat menimbulkan misinterpretasi. Karena itu, pemerintah harus hadir sebagai sumber informasi yang paling terpercaya, cepat, dan akurat.
Fokus pada Enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
Togap mengingatkan seluruh OPD akan enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas utama Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dan Wakil Gubernur. Keenam program unggulan ini harus mendapatkan perhatian ekstra dalam hal pelaporan dan publikasi progresnya.
“Program-program ini harus diinformasikan, sudah sejauh mana pelaksanaannya. Seperti Program Universal Health Coverage (UHC),” tegasnya.
Keenam program PHTC tersebut adalah:
-
Program Unggulan Sekolah Gratis
-
Program Berobat Gratis (Universal Health Coverage/UHC)
-
Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan
-
Digitalisasi Pelayanan Publik yang Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif
-
Pembangunan Infrastruktur Strategis Terintegrasi
-
Perlindungan Rakyat Melalui Pendekatan Restorative Justice
Atas dasar itulah, Gubernur Bobby Nasution telah menginstruksikan seluruh OPD untuk secara rutin memberikan paparan dan melaporkan perkembangan setiap program. “Setiap kegiatan di OPD harus terpublikasi di media resmi Pemerintah Provinsi Sumut. Ini supaya masyarakat mengetahui program-program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah,” ucap Togap.
Strategi Komunikasi di Era Digital
Sekdaprov menyadari betul bahwa medan pertempuran opini publik saat ini berada di dunia digital, khususnya media sosial. Masyarakat modern menuntut transparansi dan kejelasan dalam waktu singkat.
“Karena itu dibutuhkan penyebaran informasi yang cepat, akurat, terukur, dan terkoordinasi. Informasi harus serba cepat karena masyarakat menuntut transparansi dan kejelasan atas setiap kebijakan pemerintah,” tuturnya.
Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pemerintah yang birokratis menjadi pemerintah yang melayani dan berkomunikasi aktif dengan warganya.
Diskominfo Sumut sebagai Garda Depan Koordinasi
Selaku leading sector dalam komunikasi pemerintahan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, memaparkan mekanisme teknis yang akan diterapkan. Ia menyatakan bahwa tujuan rakoor ini adalah memastikan semua OPD siap mempresentasikan progres, program, dan realisasi pembangunan.
“Setiap hari akan dilaksanakan temu pers dari setiap OPD. Kita sudah melaksanakan kegiatan temu pers tiga hari ini dengan OPD, dengan tema yang berbeda, seperti UHC,” jelas Erwin.
Jadwal temu pers harian yang terstruktur ini dirancang untuk menciptakan aliran informasi yang konsisten dan berkelanjutan. Masyarakat tidak lagi menunggu lama untuk mendapatkan kabar terbaru dari pemprov, karena setiap hari akan ada OPD yang melaporkan kerjanya.
Kolaborasi Sumut Berkah: Dari Pemerintahan ke Masyarakat
Erwin juga menegaskan bahwa esensi dari penyebaran informasi ini lebih dari sekadar laporan administratif. Tujuannya adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pemprov Sumut hadir secara nyata dalam kehidupan mereka.
“Informasi yang disampaikan oleh pemerintah bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa Pemprov Sumut hadir bukan hanya di pemerintahan, namun juga untuk pembangunan kemasyarakatan,” ujarnya.
Ini sejalan dengan semangat “Kolaborasi Sumut Berkah, Menuju Sumut yang Unggul dan Berkelanjutan”. Kolaborasi tidak hanya terjadi antara OPD dan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengetahui program dan capaian pemerintah, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif, memberikan masukan, dan bersama-sama mengawal pembangunan daerah.
Rapat koordinasi yang dipimpin Sekdaprov Togap Simangunsong ini bukanlah akhir, melainkan sebuah titik awal yang krusial. Ini adalah komitmen untuk membangun sebuah single narrative atau narasi bersama tentang pembangunan Sumatera Utara.
Dengan semua OPD menyuarakan kemajuan yang sama secara terkoordinasi, diharapkan kepercayaan masyarakat akan meningkat. Masyarakat menjadi lebih memahami kebijakan pemerintah, partisipasi publik terdorong, dan pada akhirnya, seluruh elemen dapat bersinergi mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, berkah, dan berkelanjutan untuk semua. Langkah ini membuktikan bahwa bagi Pemprov Sumut, transparansi bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam memacu percepatan pembangunan.
