Suara Gemuruh Massa Warnai Aksi Unjuk Rasa Relawan...

Demi Nasi Bungkus dan Reputasi: Ketika Relawan SPPG Geruduk Rumah Wartawan Sergai

Tebingtinggi Cerita– Suara sorak-sorai puluhan ibu-ibu memecah kesunyian pagi di Komplek Perumahan Dusun III, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai (Sergai), Senin (15/9/2025). Mereka bukan sedang mengikuti arisan atau kegiatan sosial. Tangan mereka terkadang mengepal, wajah mereka memancarkan amarah. Tujuan mereka adalah satu: rumah seorang wartawan berinisial ZH.

Aksi yang spontan namun penuh emosi ini adalah puncak dari ketegangan yang dipicu oleh sebuah unggahan berdurasi 60 detik di platform TikTok. Unggahan itu, yang dibuat oleh ZH melalui akunnya Sinar Sergai, dianggap oleh para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sukajadi sebagai ancaman langsung terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi tumpuan harapan dan sumber nafkah mereka.

Akar Konflik: Dua Narasi yang Berbenturan

Insiden ini berawal dari dua perspektif yang sama-sama merasa paling benar.

Di satu sisi, ada ZH, seorang jurnalis yang melakukan tugasnya melaporkan keresahan. Dalam unggahannya, ZH menyoroti dugaan pencemaran limbah dari aktivitas suatu gedung—yang diidentifikasi masyarakat sebagai tempat operasi SPPG—ke saluran irigasi sawah. Bagi ZH, ini adalah isu lingkungan dan pertanian yang harus diangkat, sebuah bentuk pengawasan publik sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers. Narasinya adalah tentang potensi pencemaran dan perlindungan terhadap petani.

Suara Gemuruh Massa Warnai Aksi Unjuk Rasa Relawan ke Kediaman Jurnalis

Di sisi lain, ada para relawan SPPG, yang mayoritas adalah ibu-rumah tangga. Bagi mereka, program SPPG bukan sekadar proyek pemerintah. Ini adalah program yang memberikan mereka penghasilan (gaji) dan, yang lebih penting, memastikan anak-anak dan balita di desa mereka mendapat asupan gizi yang layak. Label “limbah berbahaya” yang terkesan melekat pada operasional SPPG dalam unggahan ZH mereka tangkap sebagai serangan yang dapat mematikan program tersebut. Narasi mereka adalah tentang pertahanan ekonomi, gizi anak, dan masa depan program.

“Kalau SPPG tutup, kami minta makan dari bapak. Setiap pagi kami kemari ambil gaji dari bapak!” teriak sejumlah relawan di depan rumah ZH. Kalimat ini menyiratkan betapa vitalnya program tersebut bagi kehidupan mereka. Ini bukan lagi tentang kebenaran ilmiah, melainkan tentang rasa takut kehilangan sumber penghidupan.

Aksi Unjuk Rasa: Emosi vs Hukum

Aksi yang berlangsung pada Senin pagi itu sempat memanas. Massa menuntut ZH untuk segera menghapus konten tersebut dan mempertanggungjawabkan dampaknya. Mereka juga menuding ZH memanfaatkan isu limbah untuk mencari popularitas dan keuntungan lewat media sosial, termasuk di Facebook Pro.

Untungnya, aparat keamanan setempat sigap mengendalikan situasi. Aksi berhasil diredam dan tidak berujung pada bentrokan fisik, meski ketegangan dan rasa tidak puas masih jelas terasa.

Pembelaan Sang Wartawan: Menjunjung Tinggi Etika Jurnalistik

Dikonfirmasi secara terpisah, ZH bersikukuh pada pendiriannya. Melalui pesan WhatsApp, ia menegaskan bahwa pemberitaannya telah mematuhi kaidah jurnalistik.

“Saya mengangkat isu yang menjadi keresahan petani terkait dugaan limbah di saluran irigasi. Fokusnya adalah pada potensi pencemaran, bukan pada aktivitas atau niat baik para pekerja SPPG,” jelas ZH.

Ia juga membuka ruang penyelesaian secara hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. “Jika ada yang menilai berita saya hoaks, silakan tempuh jalur hukum yang berlaku. Bukan dengan cara mendesak penghapusan akun media sosial. Itu bukan penyelesaian yang tepat dalam negara hukum,” tegasnya. Pernyataan ini menyoroti perbedaan pendekatan: unjuk rasa versus jalur hukum.

Bukti Ilmiah dan Kesaksian Petani: Mencari Fakta di Balik Emosi

Polemik ini akhirnya menarik respons dari pihak berwenang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sergai, Hadi, ikut angkat bicara dengan membawa data empiris. Ia mengutip hasil uji laboratorium resmi (LP-1884-ION No Reg: 00210LPJILABLING-1LRKIKLIH) yang menyatakan bahwa kualitas air limbah dari lokasi yang dimaksud masih di bawah baku mutu yang ditetapkan.

“Hasilnya jelas. Limbah itu masih dalam ambang batas aman dan sifatnya adalah limbah rumah tangga, bukan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) seperti yang mungkin dikhawatirkan,” tegas Hadi, berusaha meredam kecemasan dengan data teknis.

Pernyataan ini sejalan dengan kesaksian Irwansyah, seorang petani dari Kelompok Tani Suka Mulya yang lahannya berada di sekitar lokasi. “Yang katanya limbah dari Gedung SPPG tidak ada pengaruhnya. Buktinya, hasil panen kami tidak berkurang. Per rante (ukuran tanah) bisa tembus 3,5 goni padi,” ungkapnya. Kesaksian ini memberikan sudut pandang lain dari pihak yang dianggap sebagai korpotensial korban, namun justru menyangkal adanya dampak negatif.

Analisis: Tabrakan antara Dunia Lama dan Baru

Konflik di Sergai ini adalah potret klasik masyarakat digital di Indonesia. Ia menunjukkan setidaknya tiga hal:

Kekuatan (& Bahaya) Media Sosial: Sebuah video pendek di TikTok memiliki daya picu konflik yang sangat besar. Informasi yang disederhanakan untuk konsumsi platform digital seringkali kehilangan nuansa, leading to misinterpretation.
Kerentanan Program Sosial: Para relawan SPPG bereaksi begitu keras karena mereka merasa program yang sangat mereka andalkan—yang mungkin saja dananya terbatas atau political will-nya mudah berubah—terancam oleh opini publik negatif. Mereka mempertahankannya dengan cara apa pun.
Penyelesaian Sengketa yang Dua Arah: Di satu pihak, ZH menawarkan penyelesaian modern melalui jalur hukum. Di lain pihak, massa memilih penyelesaian tradisional: konfrontasi langsung untuk menekan dan meminta pertanggungjawaban. Kedua metode ini seringkali tidak bertemu dan justru memperuncing masalah.

Jalan ke Depan: Rekonsiliasi atau Polarisasi?

Insiden ini tidak boleh berakhir dengan kekalahan bagi semua pihak. Petani berhak atas air irigasi yang bersih, relawan SPPG berhak atas pekerjaan dan kepastian program berjalan, wartawan berhak melaksanakan tugasnya, dan publik berhak atas informasi yang akurat.

Jalan terbaik adalah dialog terbuka yang difasilitasi oleh pemerintah setempat. Melibatkan Dinas Lingkungan Hidup untuk memaparkan data, perwakilan petani, pengelola SPPG, dan tentu saja, sang wartawan ZH. Dialog ini untuk meluruskan mispersepsi, membangun pemahaman bersama, dan mencari solusi yang membangun.

Tanpa rekonsiliasi, bara dalam sekam ini akan terus membara. Ketika satu unggahan lagi muncul, bukan tidak mungkin aksi yang terjadi berikutnya tidak lagi dapat dikendalikan dengan mudah. Persoalan di Sergai adalah alarm: masyarakat butuh literasi media yang lebih baik, dan komunikasi antar-pihak harus dibangun lebih kuat daripada sekadar respons melalui kolom komentar atau unjuk rasa di depan rumah.